Indonesia Akan Memaksakan Pajak Karbon pada April 2022, Dimulai Dengan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara

Sri Mulyani: UU Cipta Kerja Tegaskan Batu Bara Kena PPN | Republika Online

Indonesia akan mulai mengenakan pajak karbon pembangkit listrik tenaga batu bara pada April 2022 untuk memulai implementasi langkah-langkah yang pada akhirnya akan menjangkau semua sektor ekonomi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nasional.

Pajak karbon adalah bagian dari reformasi pajak negara itu, yang terbaru dari serangkaian perombakan undang-undang yang berusaha membuat negara itu lebih menarik untuk investasi.

Pada Kamis, DPR mengesahkan Undang-Undang Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap kilogram emisi setara karbon yang melebihi batas tertentu akan dikenakan pajak sebesar Rp-30 (0,21 sen dolar), kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Itu kira-kira sama dengan sekitar $2,1 per metrik ton setara karbon.

“Pada tahap awal, mulai tahun 2022, pajak karbon akan dikenakan pada sektor pembangkit listrik tenaga batu bara dengan mekanisme pajak berdasarkan batas emisi atau cap and tax,” kata Yasonna, Kamis.

Dia mengatakan pajak karbon Indonesia merupakan sinyal kuat yang akan mendorong pengembangan pasar karbon/perdagangan emisi karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah berharap pajak akan membatasi emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi pada peningkatan suhu global, dan pada akhirnya akan mengurangi risiko bencana iklim di Indonesia.

“Pengenaan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon,” katanya.

Menurut rencana Kontribusi Nasional yang Ditentukan (NDC) Indonesia, negara ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon tanpa bantuan dari luar sebesar 29 persen dibandingkan dengan tingkat bisnis seperti biasa pada tahun 2030. Dengan dukungan internasional, Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisinya sebesar 41 persen dari tingkat bisnis seperti biasa.

BACA JUGA  Daftar Sekolah Kedinasan, Cek yang Kasih Beasiswa PENUH

Peta Jalan Pajak Karbon

Pemerintah menetapkan telah mengerjakan peta jalan pajak karbon sejak awal tahun ini. Dimasukkannya pajak karbon dalam kode pajak negara adalah tonggak pertama. Selanjutnya, pemerintah berencana untuk menyelesaikan keputusan presiden tentang nilai ekonomi karbon dan mengembangkan mekanisme teknis pajak karbon dan pertukaran karbon.

Terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan meluncurkan proyek percontohan perdagangan karbon di sektor ketenagalistrikan pada akhir tahun ini.

Dalam skema perdagangan, organisasi penghasil emisi di atas batas harus membeli sertifikat izin emisi (SIE) dari pihak lain yang emisinya di bawah batas.

Pemerintah menargetkan pajak karbon dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun 2025 melalui pertukaran karbon, di mana perusahaan dapat memperdagangkan izin emisi mereka. Itu akan dilakukan dengan perluasan bertahap sektor perpajakan karbon tergantung pada kesiapannya dan pembuatan peraturan pengelolaan pajak karbon.

Sumber: jakartaglobe.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *