Wartapegawai – Berita Nasional Pemerintah

Myanmar dan Thailand diguncang gempa dahsyat dengan kekuatan magnitudo 7,7 pada 28 Maret 2025. Menanggapi bencana tersebut, Menlu RI Sugiono menyampaikan kesiapan dan solidaritas RI untuk mendukung pemulihan akibat gempa yang terjadi di kedua negara tersebut.

“Saya menyampaikan duka cita dan simpati mendalam atas gempa slot777 yang terjadi di Myanmar dan Thailand. Doa kami menyertai rakyat Myanmar dan Thailand yang terdampak. Indonesia siap memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat Myanmar dan Thailand,” ujar Menlu Sugiono dalam Pertemuan Darurat para Menlu ASEAN pada 30 Maret 2025 yang diselenggarakan secara daring seperti dikutip dari situs Kemlu RI, Minggu (30/3/2025).

Lebih jauh ia menyampaikan pentingnya koordinasi erat antar negara-negara ASEAN dan menegaskan juga kesiapan Indonesia bekerja sama dengan negara Anggota ASEAN dalam rangka pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi di kedua negara tersebut.

“Mengingat luasnya wilayah yang terdampak, maka bantuan yang diperlukan bukan bantuan yang bersifat instan. Diperlukan koordinasi erat jangka panjang antar negara-negara ASEAN untuk memastikan pemulihan bagi saudara-saudara kita di Myanmar dan Thailand,” tambah Menlu Sugiono.

Dalam pertemuan, Menlu RI juga menyampaikan apresiasi kepada ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) yang telah memobilisasi bantuan kemanusiaan ke masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat membantu mengurangi penderitaan saudara dan saudari di Myanmar dan Thailand.

“Bantuan kemanusiaan harus disalurkan secara cepat dan inklusif. Saya menyerukan agar kita dapat mengesampingkan perbedaan dan membantu satu sama lain, tanpa terkecuali,” tambah Menlu Sugiono.

Bantuan dari Indonesia Sedang Dikoordinasikan

Menlu Sugiono menjelaskan bahwa saat ini bantuan dan tim dari Indonesia sedang dikoordinasikan dan disiapkan, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bantuan. Indonesia akan mengirimkan bantuan berupa Tim Urban Search and Rescue (USAR), Tim Emergency Medical Team (EMT) dan logistik peralatan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat.

Baca Juga : Jokowi Resmikan PLTA Cirata: Langkah Besar dalam Peningkatan Energi Terbarukan di Indonesia

“Indonesia juga telah mengirimkan 2 (dua) orang perwakilan untuk bergabung dalam ASEAN-ERAT yang akan tiba hari ini (30/3) bersama anggota ASEAN lainnya. Sementara Tim INASAR dijadwalkan akan berangkat ke Myanmar pada 1 April 2025, sedangkan Tim EMT dan bantuan logistik akan dilepas oleh Presiden RI di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada 3 April 2025,” papar Menlu Sugiono.

Dalam pertemuan darurat ini, para Menlu menyepakati penguatan respons darurat melalui ASEAN Standby Arrangements, pengerahan ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT), dan persiapan bantuan melalui Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA) guna memastikan distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Para Menlu juga berharap terciptanya situasi kondusif guna penyaluran bantuan kemanusiaan dan mendorong upaya rekonsiliasi nasional guna mewujudkan perdamaian jangka panjang di Myanmar.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus sempat menanggapi soal TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil. Menurutnya, hal itu bakal menjadi evaluasi pemerintah.

Presiden Ke-6 RI sekalian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat membahas soal anggota TNI yang mestinya pensiun lebih-lebih dulu jika berkeinginan berpolitik.

“Perihal statement dari Pak SBY ya, tentunya kita akan lihat undang-undang yang berlaku. Dan ada tentunya ya, pemerintah berkeinginan ada percepatan dan lain sebagainya,” tutur Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Dia mengatakan, pemerintah tengah menjalankan pembahasan mengenai penyesuaian undang-undang yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.

“Yang jelas kita tunggu undang-undang-undang-undang yang berlaku ya, kita sesuaikan dengan undang-undang berlaku, yang tentunya tidak keluar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelas ia.

Baca Juga : Kapolri Listyo Sigit Tawarkan Band Sukatani Jadi Duta Polri

“Artinya ada kebijakan, ada undang-undang, coba kita apa, sinkronasikan. Sehingga apa yang diberi tahu Pak SBY tadi dapat kita lihat. Karena tadi kita bahas tentang perubahan Undang-Undang TNI, itu kan belum,” sambungnya.

Evaluasi

Lodewijk meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut atas undang-undang yang tengah digodok, termasuk soal perubahan UU TNI hal yang demikian.

“Nanti kita akan lihat lah bagaimana tentang itu. Ya tentunya akan ada evaluasi. Model mungkin seperti Kabulog, oh apakah ia mesti sipil? Apabila umpamanya di situ ketetapannya sipil, maka yang bersangkutan mesti mengajukan pensiun dini. Nah seperti itu kan,“ ujarnya.

“Oke, katakan Pak Jenderal berkeinginan pilih berbakti di pemerintah sipil dalam nama di Bulog, atau tetap di TNI? Apabila tetap di TNI monggo. Apabila berkeinginan di Bulog, sebab ada katakan misi di situ, maka yang bersangkutan mesti pensiun dini,” Lodewijk menandaskan.

SBY Minta Demokrat Kawal Danantara dan Semua Program Prabowo

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta segala https://www.braxtonatlakenorman.com/ kader Demokrat mengawal segala program pemerintah Prabowo Subianto termasuk juga Badan Pengelolaan Investasi Tenaga Anagata Nusantara (BPI Danantara). SBY meminta Demokrat memastikan Danantara benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar segala agenda pemerintah termasuk eksistensi Danantara yang hari ini sudah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan segala benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan segala rakyat, bukan kepentingan beberapa rakyat,” kata SBY saat pada pembukaan Kongres ke-6 Demokrat, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sebagai partai dalam koalisi pemerintah, SBY mengingatkan pentingnya menjaga budi pekerti politik dengan cara menjaga budi pekerti atau kepentingan rakyat.

“Ini budi pekerti yang mesti kita junjung tinggi, bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkasnya.