Wartapegawai – Berita Nasional Pemerintah

Presiden Joko Widodo, atau yang lebih dikenal dengan Jokowi, selalu menjadi https://www.murrietaregionalanimalhospital.com/ perhatian publik setiap kali memilih anggota kabinet untuk masa kepemimpinannya. Pemilihan calon kabinet ini bukan hanya soal penempatan posisi, tetapi juga mencerminkan strategi politik, visi pembangunan, dan tujuan pemerintahan yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi sering menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta kemampuan individu dalam menjalankan tugas negara.

1. Kriteria Pemilihan Calon Kabinet

Jokowi dikenal sebagai sosok yang pragmatis dan berorientasi pada hasil. Dalam memilih anggota kabinet, ia tidak hanya melihat latar belakang partai politik, tetapi juga memprioritaskan kemampuan teknokrat dan integritas. Ada beberapa kriteria utama yang sering kali menjadi pertimbangan Jokowi dalam memilih calon menteri, antara lain:

• Kompetensi dan Pengalaman: Jokowi memilih individu yang memiliki rekam jejak di bidangnya, baik di dunia profesional, pemerintahan, atau dunia usaha. Bagi Jokowi, pengalaman dalam memimpin dan menyelesaikan masalah yang ada sangat penting agar kabinet bisa bekerja dengan efektif.

• Integritas dan Kepemimpinan: Jokowi menekankan bahwa calon menteri harus memiliki integritas tinggi dan komitmen untuk bekerja demi kepentingan negara. Kepemimpinan yang baik juga menjadi salah satu syarat penting agar kabinet dapat bekerja dengan baik dan harmonis.

• Kesetiaan pada Visi Pembangunan: Jokowi memilih calon kabinet yang memiliki visi yang sejalan dengan program pembangunan yang ingin dijalankan. Ia menginginkan agar anggota kabinet tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga memahami dan mendukung visi besar negara dalam jangka panjang.

• Kemampuan Kerja Tim: Karena kabinet adalah satu kesatuan tim yang harus bekerja sama, Jokowi memprioritaskan kemampuan para calon menteri dalam berkolaborasi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.

2. Proses Pemilihan dan Pertimbangan Politik

Selain faktor kemampuan dan integritas, Jokowi juga mempertimbangkan faktor politik dalam memilih calon kabinet. Setiap pemilihan kabinet di Indonesia tidak terlepas dari realitas politik yang ada, seperti hubungan dengan partai politik pendukungnya serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Jokowi, yang memimpin dengan pendekatan “kerja bersama”, selalu berusaha menjalin kerja sama dengan berbagai elemen politik di Indonesia, baik itu partai politik, masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, ia sering kali melibatkan partai-partai politik dalam memilih anggota kabinet, sehingga dapat menciptakan dukungan politik yang luas bagi pemerintahannya.

Namun, meskipun ada pertimbangan politik, Jokowi tetap menekankan bahwa pemilihan menteri tidak hanya berdasarkan kesepakatan politik, tetapi juga berdasarkan keahlian dan kapasitas individu dalam menjalankan tugasnya. Ini menjadi tanda bahwa Jokowi lebih mengutamakan profesionalisme dibandingkan politik semata.

3. Reformasi dalam Pemilihan Kabinet

Pada periode pemerintahan kedua Jokowi, ia berfokus pada reformasi struktural dan peningkatan kualitas pemerintahan, yang tercermin dalam pemilihan kabinetnya. Salah satu perubahan yang terlihat adalah semakin banyaknya calon menteri yang berasal dari kalangan profesional atau teknokrat, ketimbang hanya dari partai politik. Hal ini mencerminkan fokus Jokowi pada kinerja dan efektivitas kabinet dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Selain itu, Jokowi juga mendorong kehadiran perempuan dan anak muda dalam kabinet. Sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif, Jokowi memberikan ruang bagi lebih banyak perempuan dan generasi muda untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting di tingkat nasional.

4. Keberagaman dalam Kabinet

Keberagaman dalam kabinet Jokowi juga menjadi salah satu karakteristik yang menonjol. Jokowi sering kali menunjuk menteri dari berbagai latar belakang daerah, suku, agama, dan profesi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kabinet yang tidak hanya representatif dari sisi politik, tetapi juga mencerminkan keberagaman Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

Keberagaman ini juga bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jokowi berharap kabinet yang terbentuk dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat merangkul semua pihak dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Menghadapi Tantangan di Masa Depan

Setiap kali Jokowi memilih calon kabinet, ia harus menghadapi tantangan besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, tantangan utama adalah mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Di luar negeri, Indonesia harus menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang, termasuk dalam hubungan dengan negara-negara besar dan organisasi internasional.

Untuk itu, kabinet yang dipilih oleh Jokowi diharapkan tidak hanya bisa menjalankan tugas administrasi pemerintahan, tetapi juga dapat merancang kebijakan yang dapat mengatasi tantangan global, memperkuat ekonomi Indonesia, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BACA SELENGKAPNYA: SBY Kritik TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil, Wamenko Polkam: Bakal Dievaluasi

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus sempat menanggapi soal TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil. Menurutnya, hal itu bakal menjadi evaluasi pemerintah.

Presiden Ke-6 RI sekalian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat membahas soal anggota TNI yang mestinya pensiun lebih-lebih dulu jika berkeinginan berpolitik.

“Perihal statement dari Pak SBY ya, tentunya kita akan lihat undang-undang yang berlaku. Dan ada tentunya ya, pemerintah berkeinginan ada percepatan dan lain sebagainya,” tutur Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Dia mengatakan, pemerintah tengah menjalankan pembahasan mengenai penyesuaian undang-undang yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.

“Yang jelas kita tunggu undang-undang-undang-undang yang berlaku ya, kita sesuaikan dengan undang-undang berlaku, yang tentunya tidak keluar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelas ia.

Baca Juga : Kapolri Listyo Sigit Tawarkan Band Sukatani Jadi Duta Polri

“Artinya ada kebijakan, ada undang-undang, coba kita apa, sinkronasikan. Sehingga apa yang diberi tahu Pak SBY tadi dapat kita lihat. Karena tadi kita bahas tentang perubahan Undang-Undang TNI, itu kan belum,” sambungnya.

Evaluasi

Lodewijk meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut atas undang-undang yang tengah digodok, termasuk soal perubahan UU TNI hal yang demikian.

“Nanti kita akan lihat lah bagaimana tentang itu. Ya tentunya akan ada evaluasi. Model mungkin seperti Kabulog, oh apakah ia mesti sipil? Apabila umpamanya di situ ketetapannya sipil, maka yang bersangkutan mesti mengajukan pensiun dini. Nah seperti itu kan,“ ujarnya.

“Oke, katakan Pak Jenderal berkeinginan pilih berbakti di pemerintah sipil dalam nama di Bulog, atau tetap di TNI? Apabila tetap di TNI monggo. Apabila berkeinginan di Bulog, sebab ada katakan misi di situ, maka yang bersangkutan mesti pensiun dini,” Lodewijk menandaskan.

SBY Minta Demokrat Kawal Danantara dan Semua Program Prabowo

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta segala https://www.braxtonatlakenorman.com/ kader Demokrat mengawal segala program pemerintah Prabowo Subianto termasuk juga Badan Pengelolaan Investasi Tenaga Anagata Nusantara (BPI Danantara). SBY meminta Demokrat memastikan Danantara benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar segala agenda pemerintah termasuk eksistensi Danantara yang hari ini sudah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan segala benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan segala rakyat, bukan kepentingan beberapa rakyat,” kata SBY saat pada pembukaan Kongres ke-6 Demokrat, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sebagai partai dalam koalisi pemerintah, SBY mengingatkan pentingnya menjaga budi pekerti politik dengan cara menjaga budi pekerti atau kepentingan rakyat.

“Ini budi pekerti yang mesti kita junjung tinggi, bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkasnya.