Wartapegawai – Berita Nasional Pemerintah

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus sempat menanggapi soal TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil. Menurutnya, hal itu bakal menjadi evaluasi pemerintah.

Presiden Ke-6 RI sekalian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat membahas soal anggota TNI yang mestinya pensiun lebih-lebih dulu jika berkeinginan berpolitik.

“Perihal statement dari Pak SBY ya, tentunya kita akan lihat undang-undang yang berlaku. Dan ada tentunya ya, pemerintah berkeinginan ada percepatan dan lain sebagainya,” tutur Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Dia mengatakan, pemerintah tengah menjalankan pembahasan mengenai penyesuaian undang-undang yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.

“Yang jelas kita tunggu undang-undang-undang-undang yang berlaku ya, kita sesuaikan dengan undang-undang berlaku, yang tentunya tidak keluar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelas ia.

Baca Juga : Kapolri Listyo Sigit Tawarkan Band Sukatani Jadi Duta Polri

“Artinya ada kebijakan, ada undang-undang, coba kita apa, sinkronasikan. Sehingga apa yang diberi tahu Pak SBY tadi dapat kita lihat. Karena tadi kita bahas tentang perubahan Undang-Undang TNI, itu kan belum,” sambungnya.

Evaluasi

Lodewijk meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut atas undang-undang yang tengah digodok, termasuk soal perubahan UU TNI hal yang demikian.

“Nanti kita akan lihat lah bagaimana tentang itu. Ya tentunya akan ada evaluasi. Model mungkin seperti Kabulog, oh apakah ia mesti sipil? Apabila umpamanya di situ ketetapannya sipil, maka yang bersangkutan mesti mengajukan pensiun dini. Nah seperti itu kan,“ ujarnya.

“Oke, katakan Pak Jenderal berkeinginan pilih berbakti di pemerintah sipil dalam nama di Bulog, atau tetap di TNI? Apabila tetap di TNI monggo. Apabila berkeinginan di Bulog, sebab ada katakan misi di situ, maka yang bersangkutan mesti pensiun dini,” Lodewijk menandaskan.

SBY Minta Demokrat Kawal Danantara dan Semua Program Prabowo

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta segala https://www.braxtonatlakenorman.com/ kader Demokrat mengawal segala program pemerintah Prabowo Subianto termasuk juga Badan Pengelolaan Investasi Tenaga Anagata Nusantara (BPI Danantara). SBY meminta Demokrat memastikan Danantara benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar segala agenda pemerintah termasuk eksistensi Danantara yang hari ini sudah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan segala benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan segala rakyat, bukan kepentingan beberapa rakyat,” kata SBY saat pada pembukaan Kongres ke-6 Demokrat, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sebagai partai dalam koalisi pemerintah, SBY mengingatkan pentingnya menjaga budi pekerti politik dengan cara menjaga budi pekerti atau kepentingan rakyat.

“Ini budi pekerti yang mesti kita junjung tinggi, bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Kapolri Rangkul Band Sukatani: Dari Kritik Menjadi Duta Institusi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka mengajak band punk detailingglaze.com untuk menjadi duta bagi institusi Polri. Langkah ini bertujuan untuk mendorong perbaikan internal sekaligus mencegah perilaku menyimpang di kalangan personel. Sigit menawarkan posisi juri atau duta kepada band tersebut agar mereka tetap konsisten menyuarakan kritik demi kemajuan organisasi.

“Nanti jika band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau band duta bagi Polri untuk terus membangun kritik demi pembenahan terhadap institusi,” ujar Sigit dalam keterangan resminya, Ahad (23/2/2025).

Komitmen Polri Terhadap Kebebasan Ekspresi

Selain itu, Sigit kembali menegaskan komitmennya bahwa Polri tidak antikritik. Menurutnya, Korps Bhayangkara saat ini sangat terbuka dalam menerima segala format saran dan masukan dari masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari janji institusi untuk menjadi organisasi modern yang adaptif dan terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat melarang apalagi membungkam hak kebebasan berekspresi siapa pun. Sebagai bukti, Polri telah menyelenggarakan berbagai wadah aspirasi, mulai dari lomba orasi, mural, hingga stand up comedy. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat justru mendapat ruang luas untuk mengkritik Kapolri maupun institusinya secara kreatif.

Kronologi Pemeriksaan Personel Polri

Sebelum tawaran ini muncul, publik sempat menyoroti dugaan intimidasi oleh enam anggota Direktorat Reserse Siber terhadap personel band Sukatani. Intimidasi tersebut bermula setelah lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ dalam album Gelap Gempita viral di media sosial.

Menanggapi kejadian tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jateng bersama Biro Paminal Divpropam Polri segera bertindak cepat. Hingga Sabtu malam (22/2/2025), pihak kepolisian telah memeriksa total enam personel Ditressiber Polda Jateng untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Permohonan Maaf dan Penarikan Lagu

Di sisi lain, pada Kamis (20/2/2025), pihak Sukatani sempat mengunggah video permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Selain meminta maaf, mereka juga memutuskan untuk menarik lagu tersebut dari peredaran dan mengimbau para pengikutnya untuk menghapus karya seni tersebut dari berbagai platform digital.

Namun demikian, respons positif dari Kapolri kini memberikan harapan baru bagi para seniman. Polri kini memandang kritik bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kecintaan masyarakat yang akan membangun Korps Bhayangkara menjadi lebih baik dan semakin dicintai publik.

Baca Juga : Beberapa Tahapan Dalam Seleksi CPNS Yang Harus Di Lalui Ditahun 2025