Wartapegawai – Berita Nasional Pemerintah

Kepercayaan menjadi elemen utama dalam mengonsumsi berita internasional. Di era digital saat ini, informasi tersedia dalam jumlah besar dan dapat diakses dengan cepat. Namun, tidak semua berita yang tersebar dapat dipercaya. Berita yang tidak akurat atau menyesatkan dapat memengaruhi opini publik, menimbulkan kebingungan, bahkan memicu kepanikan. Oleh karena itu, membangun kepercayaan terhadap sumber berita internasional yang tepercaya sangat penting bagi siapa pun yang ingin mendapatkan informasi yang valid dan objektif.

Baca Juga : Pegawai Pemerintah Terbaik di Negara Ceko: Profesionalisme, Kinerja, dan Standar Pelayanan Publik Modern

Salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan adalah transparansi sumber informasi. Media internasional yang slot terbaru kredibel biasanya mencantumkan fakta, data, dan referensi yang jelas, serta memisahkan opini dari berita. Konsumen media dapat memverifikasi informasi dan menilai kredibilitas berita berdasarkan reputasi outlet tersebut, metode pelaporan, dan akurasi sebelumnya. Ketika masyarakat percaya pada kualitas pelaporan sebuah media, mereka cenderung mengandalkan informasi tersebut dalam membuat keputusan atau memahami isu global.

Selain itu, kecepatan berita tidak boleh mengorbankan akurasi. Dalam konteks berita internasional, situasi politik, ekonomi, dan sosial dapat berubah dengan cepat, sehingga media perlu melaporkan fakta secara tepat tanpa menimbulkan kebingungan. Kepercayaan publik terbentuk ketika media secara konsisten menyajikan informasi yang diverifikasi dan objektif, meskipun terkadang hal ini berarti berita tidak selalu datang lebih cepat daripada rumor atau kabar yang belum terkonfirmasi. Kualitas dan integritas berita menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan yang berkelanjutan.

Pendidikan literasi media juga berperan penting. Masyarakat yang terampil dalam membaca dan menganalisis berita dapat membedakan antara sumber terpercaya dan konten yang menyesatkan. Kepercayaan terhadap berita internasional bukan hanya tentang media, tetapi juga tentang kemampuan individu untuk menilai kebenaran informasi. Dengan pengetahuan ini, pembaca dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau propaganda.

Secara keseluruhan, membangun kepercayaan terhadap berita internasional memerlukan kerja sama antara media dan masyarakat. Media harus menjaga integritas, transparansi, dan akurasi, sementara masyarakat perlu meningkatkan literasi media dan kemampuan verifikasi informasi. Kepercayaan yang terbangun memungkinkan berita internasional menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan, membantu masyarakat memahami dinamika dunia dengan lebih jelas, dan mendorong opini yang berbasis fakta. Dalam dunia yang terus berubah, kepercayaan pada berita internasional adalah fondasi utama bagi pemahaman global yang sehat dan objektif.

Negara Inggris kini berada dalam titik kritis — secara ekonomi, sosial, dan institusional — yang menuntut perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Tiga isu utama sedang mencuat: pertumbuhan ekonomi yang nyaris berhenti, pelecehan seksual dalam angkatan bersenjata, serta penanganan warisan pandemi. Mari kita kupas satu-per-satu.

Pertama, dari sisi ekonomi, statistik terbaru menunjukkan bahwa ekonomi Inggris hanya tumbuh sebesar 0,1 % pada kuartal ketiga tahun 2025. Bahkan, pada bulan September saja tercatat kontraksi sebesar 0,1 %. Penyebab utama adalah gangguan besar dalam sektor manufaktur ketika produsen otomotif seperti Jaguar Land Rover mengalami serangan siber yang memaksa produksi berhenti. Dampaknya bukan cuma pada pabrik mobil: investasi perusahaan menurun, layanan melambat, dan pengangguran situs slot gacor meningkat hingga sekitar 5 %. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar bagi pemerintahan Keir Starmer yang harus menyiapkan anggaran dan kebijakan pemulihan yang lebih agresif.

Kedua, di ranah sosial dan institusional, sebuah survei di angkatan bersenjata Inggris mengungkap bahwa sekitar dua-pertiga (67 %) personel wanita mengalami perilaku seksual yang tidak pantas dalam setahun terakhir. Sementara itu, personel pria melaporkan tingkat pelecehan yang lebih rendah namun tetap signifikan. Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan, mengakui bahwa perilaku tersebut “tidak dapat diterima” dan berencana mengerahkan tim spesialis ke pangkalan militer untuk memulai reformasi budaya. Kasus ini tidak hanya mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi militer tetapi juga menggambarkan bagaimana perubahan budaya dan pengawasan internal masih sangat diperlukan.

Ketiga, terkait warisan pandemi COVID-19, pemerintah Inggris telah berkomitmen untuk melestarikan sebuah tembok peringatan nasional di London — National COVID Memorial Wall — yang dibangun secara sukarela untuk mengenang korban virus dan para pekerja garis depan. Pemerintah juga menyatakan bahwa akan mengembangkan hari refleksi tahunan setiap Maret sebagai bagian dari proses pemulihan kolektif. Langkah ini menunjukkan bahwa dampak sosial pandemi masih sangat dirasakan, dan upaya untuk memberikan penghargaan serta pembelajaran dari krisis ini kini masuk agenda nasional.

Ketiga isu ini — ekonomi yang melambat, krisis budaya di institusi militer, dan warisan sosial-kesehatan dari pandemi — semuanya saling erat terkait dan menuntut respon terpadu. Misalnya, kelesuan ekonomi mempersulit pemberian anggaran besar untuk reformasi institusi atau layanan kesehatan. Pada saat yang sama, kepercayaan publik yang menurun akibat pelecehan di institusi penting dapat memperlambat implementasi kebijakan besar yang dibutuhkan.

Bagi masyarakat Inggris dan pemangku kebijakan, tantangannya sangat besar: bagaimana menstimulasi pertumbuhan ekonomi dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, bagaimana merombak budaya institusional lama yang sudah mengakar, dan bagaimana mengelola trauma sosial serta ekonomi yang ditinggalkan oleh pandemi? Keberhasilan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menentukan arah masa depan negeri.

Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, momentum perubahan juga terbuka lebar. Pemerintah dapat memanfaatkan peluang reformasi, masyarakat dapat mendorong akuntabilitas, dan institusi dapat memperkuat dirinya dari dalam. Hanya melalui kerja bersama dan visi yang jelas, Inggris dapat keluar dari masa kritis ini dan bergerak menuju era yang lebih stabil dan inklusif.

Baca Juga : Berita Terkini 9 November 2025: Konflik, Iklim & Krisis Global

Pada hari Minggu, 9 November 2025, sejumlah peristiwa penting mewarnai pemberitaan global — mulai dari konflik bersenjata, bencana alam, hingga perjuangan iklim dunia. Berikut rangkuman tiga isu utama yang layak dicermati.

1. Penyerahan jenazah prajurit Israel oleh Hamas
Organisasi Hamas menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan jenazah prajurit Israel yang tewas, Hadar Goldin, pada hari Minggu pukul 14.00 GMT. Reuters Goldin ditemukan di sebuah terowongan di wilayah Rafah, di Jalur Gaza bagian selatan. Aksi ini dilakukan di tengah konflik berkelanjutan antara Israel dan Hamas, yang terus memunculkan ketegangan dan korban di kedua belah pihak. Penyerahan jenazah ini bisa menjadi langkah diplomasi dan kemanusiaan dalam situasi yang tegang, namun juga memperlihatkan kompleksitas konflik yang ada.

2. Ancaman Super Typhoon Fung‑wong ke Filipina
Di Asia Tenggara, Filipina kembali dihadapkan pada bencana alam serius: typhoon Fung‑wong. Menurut laporan, badai raksasa ini dapat menutupi hingga dua pertiga wilayah negara itu dengan pita hujan dan angin yang luas. Sebelumnya, negara ini baru saja dilanda badai Kalmaegi yang memakan slot new member 100 lebih dari 200 korban jiwa. Untuk Fung‑wong, otoritas setempat telah melakukan evakuasi massal, terutama di wilayah pantai dan daerah rawan longsor. Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menyatakan keadaan darurat. Dengan angin yang diperkirakan mencapai 185 km/jam atau lebih, kesiagaan tinggi menjadi keharusan untuk menghindari kerugian lebih besar — baik dari sisi manusia maupun infrastruktur.

3. Tantangan besar di COP30 — Konferensi Iklim yang Bergolak
Di ranah perubahan iklim, dunia tengah menyaksikan pelaksanaan COP30 yang berlangsung di Brasil, dengan tema utama “apa yang bisa dicapai dan apakah bisa tepat waktu untuk mencegah pemanasan global tak terkendali”. The Guardian Namun, di balik konferensi bergengsi tersebut, muncul banyak gesekan: kepentingan nasional yang berbeda, perdebatan mengenai keadilan transisi, hingga keraguan apakah keputusan praktis akan dihasilkan. Semua ini menunjukkan betapa sulitnya menyatukan visi antara negara maju dan berkembang, demi mencapai target nyata untuk iklim.

Baca Juga : Seputar Pegawai Pemerintah di Turki: Sistem, Etika Kerja, dan Peran dalam Pembangunan Nasional

Mengapa ini penting bagi kita?
Ketiga peristiwa di atas — konflik kemanusiaan, bencana alam, dan krisis iklim — mengingatkan kita bahwa dunia saat ini berada di persimpangan yang kritis. Interdependensi antarnegara, perubahan cepat dalam cuaca ekstrem, serta urgensi perlindungan terhadap sesama manusia semakin nyata. Bagi masyarakat umum, kesadaran akan isu‑isu ini penting: dari mengikuti perkembangan berita hingga memahami dampak lokal yang mungkin muncul, baik di bidang politik, sosial, maupun lingkungan.

9 November 2025 menjadi hari yang penuh dengan dinamika global: suatu konflik kemanusiaan yang memicu harapan kecil lewat penyerahan jenazah, bencana alam yang mungkin memukul jutaan orang, dan panggilan keras bagi dunia untuk bertindak nyata dalam krisis iklim melalui COP30. Semua ini menuntut perhatian, empati, dan bahkan tindakan — sekecil apa pun — dari individu hingga negara. Dunia hari ini mengingatkan kita: tidak ada ruang untuk bersikap pasif.

Kecam Serangan AS ke Iran, Korea Utara Melontarkan Peringatan Keras: “Tak Termaafkan!”

Dunia internasional kembali diguncang, kali ini oleh pernyataan tegas Korea Utara yang secara terbuka mengecam serangan militer Amerika Serikat ke Iran pada dini hari, Minggu (22/6/2025). Untuk pertama kalinya, Pyongyang angkat bicara secara langsung dan menyebut tindakan Washington sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pyongyang Murka: “Amerika Telah Langgar Kedaulatan Negara!”

Kementerian Luar Negeri Korea Utara merilis pernyataan resmi pada Senin (23/6/2025), yang langsung menjadi sorotan global. Dalam siaran https://theaardvarkfl.com/ yang disampaikan melalui KCNA, juru bicara kementerian dengan tegas menyebut serangan udara ke fasilitas nuklir Iran sebagai tindakan barbar yang tidak bisa dibenarkan dalam hukum internasional.

“Kami, Republik Demokratik Rakyat Korea, tidak akan diam menyaksikan pelanggaran terang-terangan ini! Ini adalah aksi sepihak yang jelas-jelas menodai kedaulatan suatu negara,” demikian kutipan resmi tersebut.

Selain mengutuk serangan, Korea Utara juga menyinggung akar konflik Timur Tengah, secara gamblang menyebut Israel sebagai pemicu utama ketegangan yang terus berulang di kawasan tersebut.

“Timur Tengah berada di ambang kehancuran karena kebijakan agresif dan ekspansi dari Israel,” tambah juru bicara itu lantang, dikutip dari kantor berita AFP.

AS Membela Diri: “Itu Langkah Pencegahan, Bukan Serangan!”

Sementara itu, Gedung Putih membela operasinya dengan dalih pencegahan. Presiden Donald Trump mengklaim serangan itu sukses menghancurkan infrastruktur nuklir Iran, sambil menyindir bahwa “bukti visualnya ada”, meski tak langsung ditunjukkan ke publik.

“Fasilitas nuklir mereka telah kami lumpuhkan. Misi berhasil,” cuit Trump di media sosial, dengan gaya khasnya yang menantang.

Namun retorika Trump justru disambut sinis oleh banyak pihak internasional. Seorang diplomat senior dari Eropa menyebutnya sebagai “narasi lama yang terus diulang”.

Dunia Tegang: Ancaman Perang Menghantui

Pernyataan Korea Utara ini hadir di tengah meningkatnya kekhawatiran global. Dengan persenjataan nuklir yang mumpuni dan reputasi Pyongyang yang tidak terduga, ancaman konflik skala besar makin terasa nyata.

Hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat pun masih sangat rapuh. Keberadaan sekitar 30.000 tentara AS di Semenanjung Korea memperkuat ketegangan, sementara status gencatan senjata yang belum berakhir sejak Perang Korea 1953 terus membayangi.

Ke Mana Arah Krisis Ini?

Dunia kini menanti respons selanjutnya dari tiga pihak utama:

• Amerika Serikat dan aliansinya

• Iran yang kemungkinan tidak tinggal diam

• Korea Utara yang bisa saja mengambil langkah mengejutkan

Jelas, ini bukan lagi persoalan bilateral antara AS dan Iran. Krisis ini berpotensi menjadi titik balik dalam geopolitik global.

Baca Juga: ASN Digital Smart di IKN: Era Baru Pegawai Pemerintah 2025

Sering kali seseorang menghabiskan waktu senggang dengan melakukan kegiatan yang dapat memanjakan tubuh maupun pikiran, tetapi berbeda dengan Zumrotul Imanda atau yang akrab disapa dengan Manda. Ia mengisi waktu luangnya dengan mengikuti lomba baca berita Arab tingkat internasional dalam acara Gelanggang Kreasi Dunia Arab Berprestasi (GRADASI) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Bahasa dan Sastra Arab (BSA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Mahasiswa Program Studi BSA Universitas Ahmad Dahlan (UAD) itu mengaku senang dan bersyukur karena dapat mengembangkan minat dan potensi yang dimiliki. Ia juga berharap untuk dapat terus meningkatkan minat lomba baca berita Arab bagi pelajar ataupun mahasiswa di Indonesia.

Manda menjelaskan bahwa dibutuhkan waktu lima sampai delapan hari untuk mempersiapkan lomba mulai dari pencarian teks, penentuan tanda baca yang sesuai dengan gramatikal, latihan pelafalan agar sesuai dengan makhraj hurufnya, dan yang terakhir proses editing video.

“Sebelum mengikuti lomba, terlebih dahulu saya persiapkan beberapa informasi berita rujukan, teks berita, setting tempat take video, alat-alat perekam, dan software editing sederhana,” ujar Manda ketika diwawancarai pada 18 Juli 2022.

Dalam mempersiapkan perlombaan, ia mengaku mengalami beberapa kesulitan salah satunya adalah minimnya fasilitas yang mendukung karena ia masih berada di kampung halaman. Kendala ini tidak menjadikan Manda patah semangat, hingga pada akhirnya ia berhasil meraih juara pertama dari 27 peserta yang terdata.

“Berprestasi di bidang lomba apa pun kuncinya adalah mau atau tidaknya mencoba. Sebab, ketika berkompetisi banyak yang harus dipertaruhkan mulai dari tenaga hingga pikiran, terlebih dalam suatu kejuaraan. Kemenangan mungkin sebatas euforia yang sementara, apa pun hasilnya kita semua telah berprestasi dari progresivitas yang telah dilakukan,” pesan Manda.

Serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah besar kepada Presiden Vladimir Putin dan menjadi sorotan berita internasional pada Senin (26/5).

Serangan Rusia ini menjadi yang terbesar sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022 lalu dan berangsung kala Rusia-Ukraina tengah menjajaki perundingan gencatan senjata dibantu AS.

“Saya selalu punya hubungan yang sangat baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, tapi joker123 gaming sesuatu telah terjadi padanya. Dia benar-benar GILA!” kata Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendukung Papua Nugini bergabung sebagai anggota ASEAN.

Usulan Prabowo itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya usai mendampingi Prabowo pada KTT ke-46 ASEAN di Malaysia, Senin (26/5).

“Presiden Prabowo mengusulkan dan mendukung upaya agar Papua Nugini menjadi anggota ASEAN,” kata Teddy dalam keterangannya.

Baca Juga : Gaji 13 PNS Cair Seminggu Lagi: Ini Jadwal, Syarat, dan Besaran yang Diterima

Myanmar dan Thailand diguncang gempa dahsyat dengan kekuatan magnitudo 7,7 pada 28 Maret 2025. Menanggapi bencana tersebut, Menlu RI Sugiono menyampaikan kesiapan dan solidaritas RI untuk mendukung pemulihan akibat gempa yang terjadi di kedua negara tersebut.

“Saya menyampaikan duka cita dan simpati mendalam atas gempa slot777 yang terjadi di Myanmar dan Thailand. Doa kami menyertai rakyat Myanmar dan Thailand yang terdampak. Indonesia siap memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat Myanmar dan Thailand,” ujar Menlu Sugiono dalam Pertemuan Darurat para Menlu ASEAN pada 30 Maret 2025 yang diselenggarakan secara daring seperti dikutip dari situs Kemlu RI, Minggu (30/3/2025).

Lebih jauh ia menyampaikan pentingnya koordinasi erat antar negara-negara ASEAN dan menegaskan juga kesiapan Indonesia bekerja sama dengan negara Anggota ASEAN dalam rangka pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi di kedua negara tersebut.

“Mengingat luasnya wilayah yang terdampak, maka bantuan yang diperlukan bukan bantuan yang bersifat instan. Diperlukan koordinasi erat jangka panjang antar negara-negara ASEAN untuk memastikan pemulihan bagi saudara-saudara kita di Myanmar dan Thailand,” tambah Menlu Sugiono.

Dalam pertemuan, Menlu RI juga menyampaikan apresiasi kepada ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) yang telah memobilisasi bantuan kemanusiaan ke masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat membantu mengurangi penderitaan saudara dan saudari di Myanmar dan Thailand.

“Bantuan kemanusiaan harus disalurkan secara cepat dan inklusif. Saya menyerukan agar kita dapat mengesampingkan perbedaan dan membantu satu sama lain, tanpa terkecuali,” tambah Menlu Sugiono.

Bantuan dari Indonesia Sedang Dikoordinasikan

Menlu Sugiono menjelaskan bahwa saat ini bantuan dan tim dari Indonesia sedang dikoordinasikan dan disiapkan, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bantuan. Indonesia akan mengirimkan bantuan berupa Tim Urban Search and Rescue (USAR), Tim Emergency Medical Team (EMT) dan logistik peralatan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat.

Baca Juga : Jokowi Resmikan PLTA Cirata: Langkah Besar dalam Peningkatan Energi Terbarukan di Indonesia

“Indonesia juga telah mengirimkan 2 (dua) orang perwakilan untuk bergabung dalam ASEAN-ERAT yang akan tiba hari ini (30/3) bersama anggota ASEAN lainnya. Sementara Tim INASAR dijadwalkan akan berangkat ke Myanmar pada 1 April 2025, sedangkan Tim EMT dan bantuan logistik akan dilepas oleh Presiden RI di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada 3 April 2025,” papar Menlu Sugiono.

Dalam pertemuan darurat ini, para Menlu menyepakati penguatan respons darurat melalui ASEAN Standby Arrangements, pengerahan ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT), dan persiapan bantuan melalui Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA) guna memastikan distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Para Menlu juga berharap terciptanya situasi kondusif guna penyaluran bantuan kemanusiaan dan mendorong upaya rekonsiliasi nasional guna mewujudkan perdamaian jangka panjang di Myanmar.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus sempat menanggapi soal TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil. Menurutnya, hal itu bakal menjadi evaluasi pemerintah.

Presiden Ke-6 RI sekalian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat membahas soal anggota TNI yang mestinya pensiun lebih-lebih dulu jika berkeinginan berpolitik.

“Perihal statement dari Pak SBY ya, tentunya kita akan lihat undang-undang yang berlaku. Dan ada tentunya ya, pemerintah berkeinginan ada percepatan dan lain sebagainya,” tutur Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Dia mengatakan, pemerintah tengah menjalankan pembahasan mengenai penyesuaian undang-undang yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.

“Yang jelas kita tunggu undang-undang-undang-undang yang berlaku ya, kita sesuaikan dengan undang-undang berlaku, yang tentunya tidak keluar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelas ia.

Baca Juga : Kapolri Listyo Sigit Tawarkan Band Sukatani Jadi Duta Polri

“Artinya ada kebijakan, ada undang-undang, coba kita apa, sinkronasikan. Sehingga apa yang diberi tahu Pak SBY tadi dapat kita lihat. Karena tadi kita bahas tentang perubahan Undang-Undang TNI, itu kan belum,” sambungnya.

Evaluasi

Lodewijk meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut atas undang-undang yang tengah digodok, termasuk soal perubahan UU TNI hal yang demikian.

“Nanti kita akan lihat lah bagaimana tentang itu. Ya tentunya akan ada evaluasi. Model mungkin seperti Kabulog, oh apakah ia mesti sipil? Apabila umpamanya di situ ketetapannya sipil, maka yang bersangkutan mesti mengajukan pensiun dini. Nah seperti itu kan,“ ujarnya.

“Oke, katakan Pak Jenderal berkeinginan pilih berbakti di pemerintah sipil dalam nama di Bulog, atau tetap di TNI? Apabila tetap di TNI monggo. Apabila berkeinginan di Bulog, sebab ada katakan misi di situ, maka yang bersangkutan mesti pensiun dini,” Lodewijk menandaskan.

SBY Minta Demokrat Kawal Danantara dan Semua Program Prabowo

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta segala https://www.braxtonatlakenorman.com/ kader Demokrat mengawal segala program pemerintah Prabowo Subianto termasuk juga Badan Pengelolaan Investasi Tenaga Anagata Nusantara (BPI Danantara). SBY meminta Demokrat memastikan Danantara benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar segala agenda pemerintah termasuk eksistensi Danantara yang hari ini sudah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan segala benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan segala rakyat, bukan kepentingan beberapa rakyat,” kata SBY saat pada pembukaan Kongres ke-6 Demokrat, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sebagai partai dalam koalisi pemerintah, SBY mengingatkan pentingnya menjaga budi pekerti politik dengan cara menjaga budi pekerti atau kepentingan rakyat.

“Ini budi pekerti yang mesti kita junjung tinggi, bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Kapolri Rangkul Band Sukatani: Dari Kritik Menjadi Duta Institusi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka mengajak band punk detailingglaze.com untuk menjadi duta bagi institusi Polri. Langkah ini bertujuan untuk mendorong perbaikan internal sekaligus mencegah perilaku menyimpang di kalangan personel. Sigit menawarkan posisi juri atau duta kepada band tersebut agar mereka tetap konsisten menyuarakan kritik demi kemajuan organisasi.

“Nanti jika band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau band duta bagi Polri untuk terus membangun kritik demi pembenahan terhadap institusi,” ujar Sigit dalam keterangan resminya, Ahad (23/2/2025).

Komitmen Polri Terhadap Kebebasan Ekspresi

Selain itu, Sigit kembali menegaskan komitmennya bahwa Polri tidak antikritik. Menurutnya, Korps Bhayangkara saat ini sangat terbuka dalam menerima segala format saran dan masukan dari masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari janji institusi untuk menjadi organisasi modern yang adaptif dan terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat melarang apalagi membungkam hak kebebasan berekspresi siapa pun. Sebagai bukti, Polri telah menyelenggarakan berbagai wadah aspirasi, mulai dari lomba orasi, mural, hingga stand up comedy. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat justru mendapat ruang luas untuk mengkritik Kapolri maupun institusinya secara kreatif.

Kronologi Pemeriksaan Personel Polri

Sebelum tawaran ini muncul, publik sempat menyoroti dugaan intimidasi oleh enam anggota Direktorat Reserse Siber terhadap personel band Sukatani. Intimidasi tersebut bermula setelah lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ dalam album Gelap Gempita viral di media sosial.

Menanggapi kejadian tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jateng bersama Biro Paminal Divpropam Polri segera bertindak cepat. Hingga Sabtu malam (22/2/2025), pihak kepolisian telah memeriksa total enam personel Ditressiber Polda Jateng untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Permohonan Maaf dan Penarikan Lagu

Di sisi lain, pada Kamis (20/2/2025), pihak Sukatani sempat mengunggah video permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Selain meminta maaf, mereka juga memutuskan untuk menarik lagu tersebut dari peredaran dan mengimbau para pengikutnya untuk menghapus karya seni tersebut dari berbagai platform digital.

Namun demikian, respons positif dari Kapolri kini memberikan harapan baru bagi para seniman. Polri kini memandang kritik bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kecintaan masyarakat yang akan membangun Korps Bhayangkara menjadi lebih baik dan semakin dicintai publik.

Baca Juga : Beberapa Tahapan Dalam Seleksi CPNS Yang Harus Di Lalui Ditahun 2025