Wartapegawai – Berita Nasional Pemerintah

Myanmar dan Thailand diguncang gempa dahsyat dengan kekuatan magnitudo 7,7 pada 28 Maret 2025. Menanggapi bencana tersebut, Menlu RI Sugiono menyampaikan kesiapan dan solidaritas RI untuk mendukung pemulihan akibat gempa yang terjadi di kedua negara tersebut.

“Saya menyampaikan duka cita dan simpati mendalam atas gempa slot777 yang terjadi di Myanmar dan Thailand. Doa kami menyertai rakyat Myanmar dan Thailand yang terdampak. Indonesia siap memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat Myanmar dan Thailand,” ujar Menlu Sugiono dalam Pertemuan Darurat para Menlu ASEAN pada 30 Maret 2025 yang diselenggarakan secara daring seperti dikutip dari situs Kemlu RI, Minggu (30/3/2025).

Lebih jauh ia menyampaikan pentingnya koordinasi erat antar negara-negara ASEAN dan menegaskan juga kesiapan Indonesia bekerja sama dengan negara Anggota ASEAN dalam rangka pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi di kedua negara tersebut.

“Mengingat luasnya wilayah yang terdampak, maka bantuan yang diperlukan bukan bantuan yang bersifat instan. Diperlukan koordinasi erat jangka panjang antar negara-negara ASEAN untuk memastikan pemulihan bagi saudara-saudara kita di Myanmar dan Thailand,” tambah Menlu Sugiono.

Dalam pertemuan, Menlu RI juga menyampaikan apresiasi kepada ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) yang telah memobilisasi bantuan kemanusiaan ke masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat membantu mengurangi penderitaan saudara dan saudari di Myanmar dan Thailand.

“Bantuan kemanusiaan harus disalurkan secara cepat dan inklusif. Saya menyerukan agar kita dapat mengesampingkan perbedaan dan membantu satu sama lain, tanpa terkecuali,” tambah Menlu Sugiono.

Bantuan dari Indonesia Sedang Dikoordinasikan

Menlu Sugiono menjelaskan bahwa saat ini bantuan dan tim dari Indonesia sedang dikoordinasikan dan disiapkan, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bantuan. Indonesia akan mengirimkan bantuan berupa Tim Urban Search and Rescue (USAR), Tim Emergency Medical Team (EMT) dan logistik peralatan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat.

Baca Juga : Jokowi Resmikan PLTA Cirata: Langkah Besar dalam Peningkatan Energi Terbarukan di Indonesia

“Indonesia juga telah mengirimkan 2 (dua) orang perwakilan untuk bergabung dalam ASEAN-ERAT yang akan tiba hari ini (30/3) bersama anggota ASEAN lainnya. Sementara Tim INASAR dijadwalkan akan berangkat ke Myanmar pada 1 April 2025, sedangkan Tim EMT dan bantuan logistik akan dilepas oleh Presiden RI di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada 3 April 2025,” papar Menlu Sugiono.

Dalam pertemuan darurat ini, para Menlu menyepakati penguatan respons darurat melalui ASEAN Standby Arrangements, pengerahan ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT), dan persiapan bantuan melalui Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA) guna memastikan distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Para Menlu juga berharap terciptanya situasi kondusif guna penyaluran bantuan kemanusiaan dan mendorong upaya rekonsiliasi nasional guna mewujudkan perdamaian jangka panjang di Myanmar.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus sempat menanggapi soal TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil. Menurutnya, hal itu bakal menjadi evaluasi pemerintah.

Presiden Ke-6 RI sekalian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat membahas soal anggota TNI yang mestinya pensiun lebih-lebih dulu jika berkeinginan berpolitik.

“Perihal statement dari Pak SBY ya, tentunya kita akan lihat undang-undang yang berlaku. Dan ada tentunya ya, pemerintah berkeinginan ada percepatan dan lain sebagainya,” tutur Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Dia mengatakan, pemerintah tengah menjalankan pembahasan mengenai penyesuaian undang-undang yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.

“Yang jelas kita tunggu undang-undang-undang-undang yang berlaku ya, kita sesuaikan dengan undang-undang berlaku, yang tentunya tidak keluar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelas ia.

Baca Juga : Kapolri Listyo Sigit Tawarkan Band Sukatani Jadi Duta Polri

“Artinya ada kebijakan, ada undang-undang, coba kita apa, sinkronasikan. Sehingga apa yang diberi tahu Pak SBY tadi dapat kita lihat. Karena tadi kita bahas tentang perubahan Undang-Undang TNI, itu kan belum,” sambungnya.

Evaluasi

Lodewijk meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut atas undang-undang yang tengah digodok, termasuk soal perubahan UU TNI hal yang demikian.

“Nanti kita akan lihat lah bagaimana tentang itu. Ya tentunya akan ada evaluasi. Model mungkin seperti Kabulog, oh apakah ia mesti sipil? Apabila umpamanya di situ ketetapannya sipil, maka yang bersangkutan mesti mengajukan pensiun dini. Nah seperti itu kan,“ ujarnya.

“Oke, katakan Pak Jenderal berkeinginan pilih berbakti di pemerintah sipil dalam nama di Bulog, atau tetap di TNI? Apabila tetap di TNI monggo. Apabila berkeinginan di Bulog, sebab ada katakan misi di situ, maka yang bersangkutan mesti pensiun dini,” Lodewijk menandaskan.

SBY Minta Demokrat Kawal Danantara dan Semua Program Prabowo

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta segala https://www.braxtonatlakenorman.com/ kader Demokrat mengawal segala program pemerintah Prabowo Subianto termasuk juga Badan Pengelolaan Investasi Tenaga Anagata Nusantara (BPI Danantara). SBY meminta Demokrat memastikan Danantara benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar segala agenda pemerintah termasuk eksistensi Danantara yang hari ini sudah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan segala benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan segala rakyat, bukan kepentingan beberapa rakyat,” kata SBY saat pada pembukaan Kongres ke-6 Demokrat, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sebagai partai dalam koalisi pemerintah, SBY mengingatkan pentingnya menjaga budi pekerti politik dengan cara menjaga budi pekerti atau kepentingan rakyat.

“Ini budi pekerti yang mesti kita junjung tinggi, bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Sukatani mengunggah sebuah video permohonan maaf terhadap Kapolri dan institusi Polri setelah nyanyian berjudul Bayar Bayar Bayar viral.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak band punk Sukatani untuk menjadi duta Polri untuk pembetulan institusi serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang semua personel. Sigit ingin band Sukatani berkenan dijadikan duta atau juri untuk institusi Polri.

“Nanti jika band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau band duta untuk Polri terus membangun kritik demi pembetulan dan pembetulan terhadap institusi,” kata Sigit dalam keterangan resminya, Ahad, 23 Februari 2025.

Sigit kembali menegaskan komitmennya bahwa Polri tak antikritik. Korps Bhayangkara ketika ini, ucap Sigit, menerima dan terbuka dengan semua format saran dan masukan.

Baca Juga : Beberapa Tahapan Dalam Seleksi CPNS Yang Harus Di Lalui Ditahun 2025

“Ini bagian dari janji kami untuk terus beberes menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima pembetulan, untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus mengerjakan perubahan dan pembetulan menjadi lebih baik,” ucap Sigit.

Sigit juga memutuskan tak pernah melarang maupun membungkam siapa saja yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi. Dia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, Polri menggelar beberapa kegiatan agar publik menyalurkan pendapat serta ekspresinya. Di antaranya perlombaan orasi, mural hingga stand up comedy. Sigit mengatakan, lewat kegiatan itu masyarakat dipersilakan mengritik Kapolri maupun Polri.

Dia menuturkan lembaganya raja olympus sangat terbuka akan kritik. Karena, kritik bisa menjadi bahan refleksi untuk membangun Korps Bhayangkara menjadi lebih baik serta semakin dicintai oleh masyarakat.

“Dan bagi kami kritik terhadap Polri menjadi format kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tutur Sigit.

Sebelumnya enam anggota Direktorat Reserse Siber diduga mengintimidasi personel band Sukatani karena nyanyian berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ dalam album Gelap Gempita.

Awalnya, Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengaman Polda Jateng memeriksa empat orang personel Subdit I Ditressiber Polda Jateng. Pemeriksaan juga melibatkan Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Per Sabtu malam, polisi menyebut sudah memeriksa lagi dua personel Ditressiber Polda Jateng. Dengan demikian, jumlah anggota yang diperiksa menjadi enam orang.

“Ketika ini, dua personel lain dari Ditressiber Polda Jateng sudah diperiksa, sehingga sempurna ada 6 enam personel yang dimintai keterangan,” demikian pernyataan legal Polri lewat akun X @DivpropamPolri pada Sabtu malam, 22 Februari 2025.

Pada Kamis 20 Februari 2025, Sukatani mengunggah sebuah video permohonan maaf terhadap Kapolri dan institusi Polri setelah nyanyian berjudul Bayar Bayar Bayar viral di beragam platform media sosial.

Tidak hanya itu, Sukatani juga menyatakan menarik nyanyian hal yang demikian dari sirkulasi dan meminta pengikutnya untuk menghapus karya seni hal yang demikian di platform-platform yang ada di sosial media.